Tersangka pencabulan yang juga Oknum Anggota DPRD Pandeglang berinisial Y tak ditahan Polisi setelah diperiksa. Apa kata Kuasa Hukum korban ?

Wartapolri.com – Tersangka dan juga oknum anggota DPRD Pandeglang yang berinisial Y tidak di Tahan polisi setelah menjalani pemeriksaan Selasa,(20/12/2022) pandeglang-banten.

Dede Kurniawan sebagai Kuasa Hukum korban mengatakan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 31 ayat (1) Atas permintaan Tersangka atau Terdakwa, Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. dan

ayat (2) Karena jabatannya Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal Tersangka atau Terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Konteks substansi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) itu sebenarnya *Miranda Rule* perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia a quo dari mulai proses di Kepolisian, Kejaksaan sampai Peradilan termasuk Instrumen Penghormatan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan keadilan bagi setiap orang sebagai insan makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dalam Negara Hukum.

Tersangka maupun Kuasa Hukumnya punya hak untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan di Polres Pandeglang, kata Kuasa Hukum korban, Dede Kurniawan,

“Proses kasus ini kami percayakan dan serahkan kepada Penyidik di Polres Pandeglang. Menurutnya, yang berhak untuk melakukan penahanan atau tidaknya Tersangka itu kewenangan Penyidik yang saat ini perkaranya masih ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pandeglang, nanti bilamana perkaranya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Pandeglang maka kewenangan untuk dilanjutkan atau tidaknya penahanan terhadap Tersangka ada pada Penuntut Umum begitupun ketika perkara ini sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pandeglang maka kewenangannya ada pada Hakim.

“Saya sebagai Kuasa Hukum korban nggak bisa juga memaksa orang untuk ditahan dan bukan kewenangan saya, siapa sih yang mau ditahan dan itu hak Tersangka atau Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan penangguhan penahanan” katanya.

Kuasa Hukum Korban juga menerangkan tentang perkara ini seandainya berlanjut, dari mulai dilimpahkan oleh Penyidik Polres Pandeglang ke Kejaksaan Negeri Pandeglang yang kewenangannya berpindah ke Penuntut Umum kemudian dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Pandeglang untuk disidangkan oleh Majelis Hakim.

Apabila Tersangka/Terdakwa tidak ditahan (penangguhan penahanan), proses persidangan akan tetap berjalan dari mulai pembacaan Dakwaan oleh Penuntut Umum, Eksepsi (Keberatan terhadap Dakwaan) oleh Kuasa Hukum Terdakwa Y; Tanggapan terhadap Eksepsi oleh Penuntut Umum; Putusan Sela oleh Majelis Hakim dan apabila Eksepsi (keberatan) dari Kuasa Hukum Terdakwa Y ditolak oleh Majelis Hakim maka akan dilanjutkan pada Pembuktian (Barang Bukti, Keterangan Surat dan Keterangan Saksi dan Terdakwa) Oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa Y;

Setelah itu pembacaan Tuntutan oleh Penuntut Umum; Pledoi (Pembelaan) oleh Kuasa Hukum Terdakwa Y; Replik oleh Penuntut Umum; Duplik oleh Kuasa Hukum Terdakwa Y; Kemudian pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim yang terbuka untuk umum.

Terbukti bersalah atau tidaknya Oknum Anggota DPRD Pandeglang tersebut, saya sebagai Kuasa Hukum korban akan mengedepankan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), agar setiap orang yang menjalani proses perkara tetap dianggap tidak bersalah sampai ada Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya (inkracht).

 

Bila perkara ini berlanjut sampai persidangan, saya selaku Kuasa Hukum korban percayakan dan serahkan perkara ini kepada Aparat Penegak Hukum sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Nanti biar publik yang akan menilai tentang proses perkara ini, tentunya publik yang punya penilaian objektif dan paham tentang duduk perkara dan peraturan perundang-undangannya.” Ungkap Dede kurniawan selaku kuasa hukum korban.

Mungkin Anda Menyukai